AKTIVITAS

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih menentukan batas usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ini berarti ada situasi dan kondisi yang berlangsungnya perkawinan anak. Data terbaru mengenai praktek perkawinan anak telah menunjukkan

bahwa Indonesia adalah Negara No 2 tertinggi di ASEAN dalam hal perkawinan anak, selain itu fakta juga menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak perempuan Indonesia telah kawin sebelum usia 18 tahun.

Di beberapa wilayah Indonesia, jumlah kenaikan perkawinan anak juga mengalami kenaikan yang sigfnifikan. Misalnya di wilayah Pesisir Selatan Sumatera Barat, beberapa wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lombok, dan banyak wilayah lainnya. Dalam monitoring yang dilakukan Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak (Koalisi 18+), kenaikan jumlah perkawinan anak di beberapa wilayah tersebut sudah pada tahap mengkhawatirkan. Sayangnya respon dari Pemerintah Pusat atas kondisi ini juga belum ke arah yang lebih konkrit dan positif. Justru Pemerintah Kabupaten yang saat ini yang berupaya berbenah untuk menurunkan jumlah perkawinan anak yang terus meningkat.

Salah satu respon yang cukup berani dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak pada 24 Juli 2015 lalu. Peraturan ini sengaja didesain karena terjadi peningkatan secara drastis jumlah perkawinan anak di wilayah tersebut yang mengalami peningkatan lebih dari 100 persen dalam beberapa tahun terakhir ini.

Menurut Koalisi 18+, karena Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih berlaku maka Peraturan Bupati tersebut sangat penting untuk meminimalisasi jumlah perkawinan anak. kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gunung Kidul ini juga harus didukung penuh karena menunjukkan jika pemerintah daerahnya telah memiliki kesadaran lebih awal dalam pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya kebijakan ini merupakan indikasikan bahwa batas usia minimal perempuan untuk menikah yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia saat

Peraturan ini memandatkan kebijakan pencegahan perkawinan anak dalam beberapa level yakni di tingkat keluarga, masyarakat, anak, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Peraturan juga memandatkan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi korban termasuk memandatkan tugas bagi beberapa lembaga di wilayah untuk melakukan monitoring atas kasus-kasus perkawinan anak.  

Koalisi 18+ mendorong agar Peraturan Bupati Gunung Kidul juga diikuti oleh beberapa pemerintah daerah di beberapa wilayah yang saat ini tengah di rundung kasus meningkatnya perkawinan anak, khususnya bagi daerah - daerah yang sudah memproklamirkan dirinya sebagai kabupaten ramah anak atau propinsi ramah anak. Koalisi 18+ juga mendorong agar pemerintah pusat segera mengambil kebijakan khusus yang pro aktif dan segera untuk melindungi kepentingan anak – anak Indonesia yang terancam hak – haknya yang diakibatkan masih maraknya perkawinan anak. Sumber: hukumpedia.com.

Kontak Kami :

Jl. Prof. dr. Soeharso No. 31 Karanggeneng

Boyolali 57316 Jawa Tengah - Indonesia

Phone/Fax : +62-0276-327947

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web : www.lkts.org 

Find Us :