HOME
jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

Departemen Anak & Keadilan

Departemen Ekonomi & Keadilan

Departemen Iklim & Keadilan

Wawancara

Wawancara dengan Mgr. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo

Sampai saat ini bangsa Indonesia tetap mengalami situasi yang sangat sulit. Penyelesaian persoalan-persoalan bangsa seperti kemiskinan, keadilan dan kesejahteraan tampaknya masih jauh dari harapan seluruh komponen bangsa.

Meskipun berbagai cara maupun program telah dilakukan, namun selalu tanpa keberhasilan. Lalu apa penyebabnya upaya membangun bangsa yang berkeadilan ini gagal? Titik krusial mana yang perlu diperhatikan? Lalu bagaimana peran dan tanggungjawab agamawan? Untuk menjawab itu, pada edisi ini Pelita melalui Reporternya Sugiman, berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan Cardinal Ign. Suharyo, PR.  Berikut hasil wawancaranya.    

Keadilan sosial, kesejahteraan, kemiskinan tampaknya menjadi persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia. Bagaimana pandangan Romo terhadap hal tersebut sampai saat ini?

Saya mencoba berbicara atas pandangan yang berdasarkan pada posisi yang kurang lebih resmi yang dikeluarkan oleh konferensi wali gereja Indonesia. Sebagai pendahuluan, pertama pada tahun 2003, 2004 dan 2006 konferensi wali gereja Indonesia mengeluarkan tiga nota pastoral. Itu kurang lebih position paper, jadi pandangan wali gereja Indonesia terhadap situasi Indonesia pada umumnya. Tiga nota pastoral ini diberi judul umum yaitu “keadilan sosial bagi semua”. Mengapa judul ini dipilih, ada dua alasan pokok karena melalui pengamatan mata telanjang tidak perlu kaca mata ahli bahwa yang namanya kesejahteraan bersama itu sejak lama rupanya diabaikan. Jadi yang dicari adalah kepentingan pribadi, kepentingan kekuasaan dan kepentingan kelompok sangat menonjol dalam berbagai macam bidang. Tentu saya bisa memberi angka statistic atau bukti itu, tapi pengamatan sepintas menunjukkan hal itu. Itu alasan pertama. Jadi ada kecenderungan atau fenomena yang sangat mencolok bahwa dilingkungan bangsa kita itu yang dipentingkan adalah kepentingan pribadi atau paling-paling kelompok. Dan yang kedua ”keadilan bagi semua” itu sebetulnya adalah rumusan baru dari sila kelima pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan sengaja bunyinya memang diambil dari pancasila tersebut karena kembali lagi pengamatan sepintas sekarang pancasila ini dilupakan dibanding dengan sepuluh tahun yang lalu dimana kata pancasila itu begitu sering diucapkan. Sekarang siapa yang masih mengucapkan pancasila itu?

Dengan catatan, kami sadar betul pada masa lampau pancasila juga disalahgunakan untuk kekuasaan. Tetapi tidak berarti bahwa pancasila itu perse atau inse tidak bagus. Sehingga tiga nota pastoral itu ditulis oleh wali gereja Indonesia untuk menegaskan bahwa pancasila itu penting. Sekarang ini kita mesti berbicara atau mengusahakan keadilan sosial untuk semua. Yang kedua pendekatanya akar tiga nota pastoral yang pertama itu dari segi sosial politik karena pada waktu itu sekitar pemilihan umum tahun 2004. Yang kedua adalah dari segi sosial budaya, dan segi sosial ekonomi. Dan lebih jauh saya akan bicara pada yang kedua disini. Jadi pendekatan tiga nota pastoral itu ketiga hal tersebut, semua untuk keadilan bagi semua pendekatanya berbeda-beda. Ini adalah sejenis analisa, alat analisa terhadap situasi negara Indonesia. Pengandaianya kita akan mengupayakan keadilan bagi semua itu menurut alat baca yang dipakai ini disangga oleh tiga pilar,

Apa saja tiga pilar itu?

Tiga pilar itu pertama adalah negara atau pemerintah, kedua masyarakat pasar (bisnis) dan ketiga adalah masyarakat sipil. Ini adalah tiga lingkaran yang semestinya berinteraksi harmonis. Kalau harmoni ini tercapai oleh ketiganya maka akan terjadi kesejahteraan sosial dan kebaikan umum. Bisnis itu kami baca mestinya prinsipnya adalah fairness, sementara pemerintah itu tugas utamanya adalah common good.  Sementara masyarakat sipil itu prinsip interaksinya adalah ”saling percaya”. Kalau bisnis dilakukan dengan fair yang untung dan yang sejahtera bukan hanya pebisnisnya akan tetapi masyarakat sipil juga akan merasakan, dan pemerintah juga akan dapat menjalankan fungsinya. Misalnya bisnis yang fair harus membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah bisa berjalan untuk melakukan tanggung jawabnya.

Begitu juga kalau bisnis dilakukan dengan fair, masyarakat sipil juga akan diuntungkan karena dia tidak akan ditipu. Misalnya; kalau beli abon ya... abon sungguh-sungguh tidak dicampur dengan kelapa atau yang lainya. Nah pertanyaanya apakah bisnis di Indonesia itu dilakukan secara fair atau tidak? Jawabanya kan jelas, banyak yang tidak menjalankan bisnis dengan fair. Misalnya pembalakan hutan, pembukuan dobel dan lainya. Baru tadi pagi saya baca koran BBM yang disubsidi malah dieksport. Makanya bisnis ini rusak-rusakan. Dan pemerintah juga sama, apakah pemerintah sungguh menjalankan tugasnya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia? Mungkin ia akan tetapi yang didepan mata kita setiap hari kan tidak! siapa yang ingin menjadi gubernur? Motivasinya apa? Produk-produk yang dibuat pemerintah itu demi apa? Di kota semarang baru-baru ada demontrasi besar-besaran sopir taksi, sopir taksi yang sudah ada saja tidak dapat penumpang ditambah lagi dengan taksi yang baru. Jadi kebijakan-kebijakan publik dari pemerintah itu apa untuk ini? Pertanyaanlah. Ketika orang demontrasi mengenai UU penanaman modal, siapa yang diuntungkan dengan undang-undang ini? Ini pertanyaan juga. Masyarakat sipil sama! Semestinya masyarakat sipil itu korelasinya dengan saling percaya, misalnya saya pengguna jalan, kalau kita saling percaya sebagai masyarakat sipil yang baik, kalau merah ya... berhenti sehingga saya merasa aman dan saya percaya bahwa orang lain akan menepati aturan sipil itu, merah berhenti! Atau kalau ada larangan belok kanan ya jangan belok kanan. Tapi dalam contoh yang paling sederhana itu, apakah masyarakat sipil kita baik? Susahkan?

Yang sangat menarik pernah ada penelitian di Jogja yang paling banyak melanggar aturan lalu lintas ini justru pertama mahasiswa dan kedua pegawai negeri. Kalau yang melanggar itu saudara-saudara kita yang tidak pernah sekolah mungkin bisa dipahami, tapi malah mahasiswa dan pegawai negeri. Jadi pemerintah rusak, masyarakat pasar juga rusak dan masyarakat sipil juga rusak. Belum lagi kalau masing-masing saling berkongkalikong, pemerintah dengan masyarakat bisnis, dan sebaliknya. Menjadi kompleks sekali masalah itu. Ini analisa yang menggunakan alat ini. Ya jadi kesejahteraan umum, kesejahteraan negara itu didukung oleh tiga pilar tersebut. Analisa seperti ini akhirnya menimbulkan pertanyaan besar,

Kemudian pertanyaanya apa yang harus dilakukan, para pemimpin agama (kalangan agamawan) itu mau apa?

Ya pas seperti apa yang anda tanyakan, Bagaimana peran tokoh agama seperti kami ini. Oleh karena itu jawabanya adalah membangun ”keadaban publik”. Dengan cara apa supaya keadaban publik ini menjadi habitus baru bangsa. Habitus ini memang sengaja tidak diartikan karena untuk menarik tapi yang dimaksud adalah cara berpikir, cara merasa, cara bertindak, cara berperilaku yang spontan yang baik sesuai dengan keadaban publik dan prinsip-prinsip ini. Kalau seorang pebisnis mempunyai habitus yag katakanlah baru, benar dia tidak akan berpikir bagaimana dia menipu petugas pajak. Tetapi bagaimana dia bisa membuat misalnya perusahaanya itu dijalankan dengan prinsip keadilan. Buruh bukan sekedar yang digaji atau alat produksi akan tetapi merupakan bagian dari seluruh proses itu. Misalnya pola berpikirnya seperti itu. Sehingga tugas kami, yang kami sadari sebagai komunitas gereja katolik di Indonesia memang membantu supaya sekurang-kurangnya umat itu berkembang di dalam habitus baru itu. Ini kan pendidikan moral ya, nah ini tidak mudah mas. Kalau di ucapkan mudah sekali tapi tidak mudah dilakukan. Karena bermacam-macam sebab.

Kita seringkali merasa cukup kalau sudah berwacana maka selesai tapi sebenarnya kan tidak cukup. Pendidkan moral itu mesti kreatif, saya memberikan contoh kecil; budaya atau habitus itu nyontek untuk anak-anak sekolah, kita mau membuat habitus yang baru ”jujur”. Apa cukup saya sebagai seorang guru, pimpinan agama mengatakan ”anak-anak jangan nyontek karena itu salah”! Kan tidak cukup mengatakan itu karena nyatanya nyontek ini sudah ditanggulangi dengan bermacam-macam alat. Misalnya saat ujian dibuat jarak antara kursi satu dengan yang lain satu meter tapi nyataya masih bisa nyontek. Kalau ujianya itu masih dalam bentuk ujian tulis ya masih saja nyontek. Beranikah kita membuat terobosan baru, supaya anak-anak tidak nyontek? ujianya tidak ujian tulis tapi ujian lisan. Yang saya maksudkan tidak cukup mengatakan ini mengatakan itu, tapi kita harus berani meloncat keluar supaya sungguh budaya ini ditinggalkan karena tidak mungkin bisa nyontek lagi. Soal keadilan misalnya; menciptakan kebaruan itu didalam sistem, misalnya ada roti, roti ini mesti untuk empat orang dan saya yang harus membagi sebagai pimpinan. Nah kalau tidak ada aturan maka saya bisa asal membagi saja, maka aturan dalam sistem itu sudah mengandung kontrol. Nah sistem-sistem kebaruan inilah yang harus dicari, namun betapa susahnya.

Bagi kami yang sering berkhutbah tabrakanya macam-macam, salah satunya dengan aturan pemerintah. Saya mengambil contoh kecil ya, kami di keuskupan ini sudah sekitar lima tahun mengembangkan yang kami sebut pendidikan religiositas khususnya di sekolah-sekolah yang muridnya dari bermacam-macam agama. Tapi katanya kalau diajari agama katolik it tidak mengakui hak anak-anak yang bukan katolik. Maka kami mencoba membuat ketika satu topik yang sangat universal itu didekati dengan berbagai macam sudut pandang agama yang berbeda-beda sesuai dengan agama anak itu. Nah bukunya dibuat oleh satu tim dan di setujui oleh wakil dari semua agama tadi. Sehingga dari segi ajaran berbagai agama, buku itu aman. Maksudnya supaya sejak kecil anak-anak itu tidak dipisah-pisahkan (saya Islam, kamu Hindu, dia katolik dll) menjadi kelompok-kelompok yang nanti kalau besar tidak ada pandangan yang benar bahwa semua adalah sahabat. Akan tetapi sudah membedakan kamu Islam, dia katolik dll. Tetapi dikatakan oleh dinas ini bukan pendidikan agama, tidak boleh seperti itu! Ya teman-teman yang menjalankan ini dengan hasil begitu bagus tapi orang dinas tetap saja mengatakan ini tidak sesuai.

Mestinya cita-cita kita itu membangun keadaban publik dengan segala macam kreatifitas, akan tetapi ketika berhadapan dengan pemerintah ya... berhenti. Teman-teman membangkang bahwa mereka akan melanjutkan itu, itu hak mereka namun ya.. akan selalu kalah oleh yang namanya negara itu. Ini adalah salah satu cara atau terobosan tinggal bagaimana nanti teman-teman dan pemerintah mengapresiasi terobosan-terobosan itu yang jelas maksudnya baik. Prinsipnya pendidikan agama adalah tanggung jawab keluarga kan.  Saya ambil contoh lagi sampah, ini juga termasuk keadaban publik karena kalau saya melempar sampah dijalan, orang yang lewat juga akan terganggu. Lalu diadakan gerakan kebersihan buang sampah ditempatnya. Apa reaksi orang ketika kami mencoba membangun habitus baru tentang sampah? Jawabanya ” orang lain juga seperti itu masa kami harus begitu, tidak ada gunanya kita membuang sampah ditempatnya kalau pedagang-pedagang itu maunya membuang sampah keselokan.Untuk apa kita melakukan pekerjaan kecil kalau selokanya di penuhi oleh orang lain. Ya betapa tidak mudahnya membuat seperti itu, tapi memang harus terus dan terus dilakukan. Kami percaya dan yakin bahwa yang akan menyelamatkan bangsa ini (membawa pada kesejahteraan) adalah yang sering disebut sebagai minoritas kreatif. Ini kata-kata yang ditulis Arnold Toinbee pada tahun 70 an. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai idealisme, komitmen yang kuat sekali untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama itu. Tapi orang seperti ini kelompoknya tidak pernah besar, karena yang dilawan lebih kuat dan sering mereka selalu kalah.

Lihat saja contoh pada konferensi perubahan iklim di Bali, Amerika memboikot sudah tidak bisa buat apa yang lain, meskipun akhirnya setuju tapi komitmenya kan masih diberi tanda tanya besar??? Kelompok-kelompok kecil yang mempunyai komitmen dan idealisme ini berjuang terus membuat penghijauan. Saya baru baca di koran beberapa hari yang lalu misalnya satu orang di Bantul selama 25 tahun menghijaukan 40 hektar lahan kritis, 25 tahun kalau dia tidak punya komitmen, Lahan kritis kalau dia tidak punya idealisme? Kemarin dia ditampilkan sebagai tokoh di koran. Bagi saya orang-orang seperti ini yang saya sebut minoritas kreatif. Dia membentuk 12 kelompok tani organik yang dia bina. Tapi bayangkan 12 kelompok tani organik dibandingkan dengan 12 pabrik pestisida ini apa artinya?! Kalau orang-orang ini tidak punya komitmen dan idealisme aka langsung hancur dan putus asa mereka.

Kalau dalam konteks lebih besar Indonesia seperti apa, tadi analisanya seperti itu bahwa baik pemerintah, pasar maupun masyarakat prilakunya kurang baik sehingga keadilan sosial diabaikan. Nah kedepan untuk membangun keadaban publik dengan habitus baru itu seperti apa, apa yang dilakukan? Di Indonesia kalangan agamawan mempunyai andil besar tentunya dalam membentuk atau mempengaruhi berjalannya arah bangsa ini?            

Saya kira tidak ada jawaban yang sederhana ya, kalau mau judul besar ya.. pendidikan. Pendidikan dalam arti yang sangat luas. Bukan hanya sekolah dalam arti pelajaran- pelajaran yang diberikan tetapi pendidikan pada umumnya. Tapi kembali lagi pada masalah itu kalau kita masuk pada dunia pendidikan, siapa yang sekarang menguasai pendidikan? Itukan pasar bebas. Lihat bagaimana yayasan yang sudah sejak sebelum Indonesia ini ada dan sudah jelas berperan besar dalam memajukan pendidikan tiba-tiba akan di hapus begitu saja oleh undang-undang. Siapa yang ada dibalik undang-undang itu? Tapi silahkan membayangkan kalau yayasan yang sudah dibentuk pada tahun 1928, sekarang tiba-tiba misalnya undang-undang keluar yayasan itu sudah tidak bisa berfungsi lagi.

Ya memang ada yayasan yang nakal, tetapi maksud saya kalau saya menjawab bahwa pada akhirnya yang paling penting adalah pendidikan. Tetapi dari lain pihak pendidikan itu masih sekian banyak masalahnya, terus bagaimana pendidikan dalam arti luas. Kalau didalam dunia pendidikan itu yang namanya kejujuran tidak nampak karena yang berkuasa adalah uang, nah pendidikan ini kan hancur. Lihat saja ditempat-tempat bekas gempa itu. Bagaimana proses bantuan, pembangunan kembali gedung-gedung yang rusak itu berapa persen yang nyata menjadi gedung. Yang memberi harapan bagi saya adalah tadi kelompok-kelompok tadi. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang sekali, tapi bahwa muncul dimana-mana kelompok tadi yang sungguh mau memperjuangkan sesuatu, punya idealisme punya komitmen. Meskipun tidak akan mesti berhasil karena tantanganya besar. Ya Bangsa Indonesia memang mengalami kesulitan yang besar, siapa pun yang menjadi pemimpinnya tidak akan mudah membawa keberhasilan meskipun saya masih percaya dengan adanya mukjizat. Jadi kalau dikoran diceritakan di beberapa kabupaten seperti Jembrana, Sragen dll dianggap sebagai kabupaten yang sungguh-sungguh pemerintahanya diarahkan untuk kesejahteraan sosial, kalau nanti semakin banyak daerah-daerah atau pemimpin-pemimpin yang seperti ini maka akan menjadi semakin luas. Tetap akan minoritas tapi akan semakin luas dan saya kira pengaruhnya besar. Itu saya kira, dan itu juga tergantung bagaimana perjuangan dan kerja masyarakat sipil, agamawan, lembaga-lembaga sipil lokal yang tentu punya komitmen membangun kearah sana. Hal itu (minoritas kreatif) akan berpengaruh besar terhadap tercapainnya keadilan dan kesejahteraan untuk semua tadi.

 

Facebook FanBox

LKTS Map

Random Videos

Thank you very much for your support and cooperation.

Kontak Kami :

Jl. Prof. dr. Soeharso No. 31 Karanggeneng

Boyolali 57316 Jawa Tengah - Indonesia

Phone/Fax : +62-0276-327947

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web : www.lkts.org 

Find Us :

joomla social share plugin