HOME
jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

Departemen Anak & Keadilan

Departemen Ekonomi & Keadilan

Departemen Iklim & Keadilan

Wawancara

Wawancara dengan Prof. Dr. Ir Kutut Suwondo, MS

Pelita edisi kali ini berkesempatan mewawancarai Prof. Dr. Ir Kutut Suwondo, MS, seorang pengamat sosial politik dan dosen sospol Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Selain sebagai dosen beliau juga aktif dalam melakukan penelitian politik, demokrasi dan civil society pada aras lokal. Karya-karyanya banyak tersebar luas dan diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukannya. Pada kesempatan ini pelita meminta pandanganya mengenai bagaimana reformasi berjalan terutama didaerah serta bagaimana upaya mewujudkan good governance dilakukan. Berikut hasil wawancaranya.   

Selama hampir sembilan tahun reformasi berjalan bagaimana perubahan yang terjadi?

Reformasi sebenarnya yang diagendakan adalah perubahan politik, meskipun ada agenda ekonomi tetapi saya akan melihat lebih pada agenda politik. Dari segi politik pada masa Soeharto adalah suatu rezim yang otoriter yang orientasinya kekuasaan. Dari segi politik saya melihat reformasi cukup berhasil, paling tidak sekarang masyarakat sipil berkembang serta ada ceck and banlances antara eksekutif dan legislatif walaupun UU No 32 2004 di aras lokal terjadi suatu resentralisasi lagi ke arah ekskutif.

Dulu laporan pertanggung jawaban kepala daerah disidangkan oleh DPRD tapi sekarang haya keterangan saja, jadi DPRD tidak bisa menjatuhkan kepala daerah. Pertanggung jawaban kepala daerah itu ke Mendagri lewat gubernur. Sehingga dari segi perkembangan politik bagi saya suatu yang positif meskipun yang harus kita lakukan sekarang pada tataran eksekutif legislatif sudah mulai ada keseimbangan dan di aras lokal ada sentralisasi meski tidak sekeras waktu jaman orde baru. Selain itu yang harus dikembangkan adalah masyarakat sipil itu sendiri, yang menjadi kunci saat ini adalah masyarakat sipil.

Sementara pada masyarakat sipil itu sendiri ada dua kelompok atau pecah, yaitu kelompok yang tidak sabar dan selalu mendesakan kemauan tapi seringkali memunculkan gerakan-gerakan yang melawan hukum atau anarkhis. Dan yang lain adalah gerakan masyarakat sipil yang damai. Dua kelompok masyarakat sipil ini sama-sama punya kekuatan dan idiologi yang mungkin berbeda, nah sekarang yang harus dilakukan adalah memahami secara bersama persoalan tanpa mengemukakan dan mengutamakan kekerasan. Memang tidak bisa dipisahkan begitu saja karena yang selama ini baik suatu saat juga bisa berkembang dan menjadi destruktif serta yang menekankan kekerasan juga bisa menjadi damai. Sehingga memang sifatnya tidak menjadi ciri utama, hanya saja yang sekarang terjadi ketika ada persoalan mesti diwarnai dengan kekerasan, dilakukan dengan cara-cara yang kurang damai. Jadi memang tekanan itu harus dilakukan terus menerus namun bagaimana ini dilakukan dengan cara yang rasional dan menghindari kekerasan. Karena dengan begitu akan menjadi kontra produktif dan membuat pemerintahan akan reperesif lagi.

Selama ini kekerasan yang terjadi bukankah dilatarbelakangi oleh sesuatu hal, persengketaan misalnya, yang disana melibatkan tindakan represif dari pembuat kebijakan dan hal ini cenderung spontan

Saya kira juga tidak ya, ada yang memang sudah direncanakan, karena memang sudah merasa tertindas, kadang mereka melakukan perlawanan dengan kekerasan sampai korban jiwa. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan tanpa harus memakai kekerasan. Misalnya boikot, tekanan-tekanan. Seringkali dalam melakukan aksi mereka sudah menyiapkan alat-alat untuk kekerasan. Sehingga menurut saya yang harus dilakukan saat ini adalah pedidikan kembali pada masyarakat bagaimana melakukan suatu proses demokratisasi, pengembangan sivil society yang tidak melanggar hukum dan itu tidak hanya dilakukan pada masyarakat akan tetapi juga kepada elit partai dan Negara, sehingga memang pendidikan politiknya sudah berbeda. Kalau dulu bagaimana memunculkan civil societykarena tertekan tidak berani, sekarang sudah terbuka semua paham tetapi gerakan yang dilakukan kontra produktif dan itu yang harus dijaga.

Peran elit di masyarakat selama ini seperti apa dalam melakukan perubahan?

Yang saya merasa prihatin adalah peran partai politik, orientasi mereka itu tidak lagi merepresentasi rakyat tetapi lebih merepresentasi dirinya sendiri dan kelompoknya. Sehingga partai politik saat ini kalau saya lihat adalah satu organisasi yang paling lemah, pendidikan politik macet itu dosa sebenarnya. Jadi kaderisasi bagaimana munculnya tokoh itu harus disiapkan dari bawah, mulai dari desa, kecamatan sehingga ada seleksi sampai keatas pada jabatan publik. Tapi sekarang ketika ada jabatan publik yang diorientasikan bukan kadernya tetapi orang tertentu yang berani membayar mahal lewat partai ini untuk menjadi pejabat publik. Sehingga saya kira elit partai harus mengalami pencerahan, saya tidak bicara keseluruhan tetapi sebagia besar. Jadi menurut saya yang paling lemah adalah elit partai, orientasinya harus dikembalikan pada kadernya dan masyarakat secara luas. Terus elit birokrasi, baik eksekutif-legislatif, mereka lebih banyak orientasinya ke kekuasaan meskipun eksekutif ada beberapa cukup bagus namun korupsi tetap terjadi.

Tadi dikatakan bahwa dari segi politik reformasi sudah berjalan, namun bukankah saat ini demokrasi ini dijalankan hanya sebatas prosedural saja, amanah reformasi dan demokrasi substansinya belum berjalan, misalnya dalam ajang demokrasi sering diwarnai politik uang serta masyarakat memilih tanpa pertimbangan rasional

Ini kembali lagi pada pendidikan politik, kalau politik uang saya kira ini tidak apa-apa yang penting bagaimana rakyat bisa menentukan pilihanya secara benar. Jadi kalau ada yang memberi uang ya terima saja dan ada istilah “terima uangnya jangan pilih orangnya”. Bisa saja orang yang memberi itu memang bagus, belum tentu yang memberi itu jelek. Kalau sama-sama memberi yang penting bukan uang tapi rasionalitas memilih itu kuat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana sesudah terpilih, siapapun yang menjadi kepala daerah itu mempunyai kekuatan untuk baik dan mempunyai kekuatan untuk korup. Kita bisa melihat track record orang yang dulu bagus tapi ketika menjabat bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi, saya kira memang prosedurnya relatif lebih bagus dengan pemilihan langsung namun saat ini semua masih harus lewat partai mudah-mudahan nanti 2009 mulai akan memikirkan calon independen, kalau itu dilakukan substansinya adalah bagaimana ada istilah deliberation democracy. Bagaimana keterlibataan seluruh masyarakat dalam proses-proses demokrasi.

Memang substansi ini masih harus didorong terus, sehingga masalahnya adalah ada pada rakyat. Jika seluruh masyarakat dapat mengawasi kecurangan-kecurangan yang terjadi secara benar dan sadar, dia bisa menilai pejabatnya. Sehingga proses demokrasi yang masih prosedural itu memang tahapan yang harus kita lalui dan saya merasa ini sudah lebih bagus dari pada sebelum reformasi. Selanjutnya pendidikan politik kepada rakyat ini bagaimana dia bisa menghukum orang yang memang tidak patut dan menilai orang yang patut serta bagaiman melakukan kontrol, itu dari segi rakyat dan negara. Demokrasi juga dilihat pada tataran antara eksekutif dan legislatif, ceck and balancesnya. Otonomi daerah atau pemekaran seringkali menyebabkan eksekutif-legislatif tidak melakukan ceck and balances yang bagus. Merka tidak saling kontrol tapi bisa menjadi konspirasi. Dalam tataran ini yang harus diperbaiki dan sekali lagi peran rakyat harus dilakukan.

Bagaimana ini sebenarnya harus dilakukan dan bagaimana kedepan?

Ya sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana pendidikan politik ini dilakukan, memang partai politik ini harus dibenahi. Dan ini tergantung konstituenya, jadi bagaimana konstituenya ini meminta suatu proses-proses kaderisasi. Jadi partai seharusya orientasinya lebih kepada rakyat dan itu memang dibutuhkan orang-orang atau kader partai yang benar-benar punya kesadaran dan mau melakukan pengorbanan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang  “gila partai”. Selanjutnya, pendidikan secara umum. Sebenarnya ini kesempatan besar jika departemen pendidikan masuk pada proses pendidikan politik mulai sejak SD, SMP, SMA, selama ini apa yang diajarkan pada pelajaran pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bagi saya tidak mengarah pada kesadaran yang lebih demokratis. Sehingga perlu adanya perubahan kurikulum mengenai pendidikan kewarganegaraan.

Lalu yang melakukan pengajaran tidak harus guru tapi bisa pakar politik dan yang lainya sehingga mereka mulai diperkenalkan dengan politik-politik praktis, bukan mereka berpolitik praktis tetapi pikiran-pikiran itu sudah harus mulai di perkenalkan pada pelajar. Selanjutnya adalah NGO, dulu NGO mengambil alih peran parpol dalam melakukan pendidikan politik, tapi sesudah 2004 saya melihat NGO mulai kehilangan semangat untuk melakukan pendidikan politik, sekarang orientasinya adalah pengembangan ekonomi yang memang sumber dananya lebih tersedia. Bagi saya apapun, misalnya pengembangan ekonomi memang sebaiknya itu menjadi pintu masuk untuk kesadaran politik bagi rakyat.

Di beberapa daerah mendesak diwujudkanya perda partisipasi atau perda khusus di Salatiga misalnya, nah itu bagaimana peluang masyarakat sipil seperti apa?                 

Di Papua, mereka menyebutnya perda khusus, itu bagaimana adat, masyarakat lokal dapat memasukkan rumusanya dalam proses pelestarian umber Daya Alam (SDA). Jadi memang perda khusus di masing-masing daerah berbeda tekananya. Di luar jawa memang menjadi sangat penting ketika kita ngomong pelestarian SDA yang sekarang hancur-hancuran. Ini juga tindakan anarkhis dari rakyat sebenarnya, tapi itu juga ada paksaan dari negara dan saat ini masyaralkat lokal mulai sadar dan masuk dalam proses itu, saya kira ada peluang besar untuk kesana. Susahnya adalah ketika merumuskan perda tertentu apapun namanya, sering kali kelompok masyarakat sipil ini tidak kompak, konflik sendiri dan masing-masing mempunyai hidden agenda yang sektoral dan sektarian, bukan kembali pada rakyat dan wilayah. Saya kira bagus kalau bisa mengisi peluang untuk adanya perda itu, namun bagaimana itu langsung mengena pada rakyat, saya kira begitu.

 

Facebook FanBox

LKTS Map

Random Videos

Thank you very much for your support and cooperation.

Kontak Kami :

Jl. Prof. dr. Soeharso No. 31 Karanggeneng

Boyolali 57316 Jawa Tengah - Indonesia

Phone/Fax : +62-0276-327947

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web : www.lkts.org 

Find Us :

joomla social share plugin