HOME
jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

Departemen Anak & Keadilan

Departemen Ekonomi & Keadilan

Departemen Iklim & Keadilan

Wawancara

Wawancara dengan Arief Budiman  

Regulasi mengenai partisipasi masyarakat telah dibuka oleh pemerintah, namun regulasi saja tidak cukup untuk menjamin terakomodasinya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan terutama di daerah.

Barangkali ruang telah dibuka namun bagaimana masyarakat merebut dan mengisinya itu tergantung pada kapasitas masyarakat untuk melakukanya. Sebenarnya apa konsepsi mengenai masyarakat sipil? Posisinya seperti apa? apa yang mampu dilakukan oleh masyarakat sipil? Berikut ini wawancara Pelita dengan Sosiolog asal Salatiga Arief Budiman yang saat ini menjadi Dosen di Universitas Melbourne Australia, di kediamannya Salatiga.   

Pak Arief memandang masyarakat sipil saat ini bagaimana?

Pertama secara teoritis antara masyarakat sipil dan negara itu sebenarnya batas-batasnya sudah tidak jelas lagi kalau menganut demokrasi. Jadi kebanyakan konsep antara civil society dan stateatau negara dan masyarakat sipil hanya menjadi konsep teoritis, tetapi kalau dilihat dalam realitas makin kabur, kecuali kalau negaranya tidak demokrasi. Misalnya pada saat era suharto kita bisa lihat state kepentinganya lain dengan civil society, tapi meskipun lain masih ada kaitan karena state bagaimanapun masih butuh dukungan masyarakat maka state juga punya projectuntuk memakmurkan masyarakat hanya

kadarnya berbeda, semakin demokratis negaranya semakin dia butuh dukungan masyarakat. Misalnya pemilu lima tahun sekali dia harus mendapat dukungan dari rakyat, setuju tidak saya memerintah begitu. Ya semakin negara otoriter semakin kelihatan bedanya antara state dan civil society semakin demokratis perbedaanya semakin tidak jelas.

Kenapa bisa begitu?

Karena state itu selalu dipilih oleh civil society jadi civil societymasuk kedalamnya. Dalam konsep teoritis seperti itu, namun dalam prakteknya sering kompleks hubungan antara state dancivil society, batas batasnya sering tidak jelas. Misalnya state, parlemen itu state atau civil society? Mahkamah Agung misalnya kalau kita lihat trias politika, kalau eksekutif barangkali bukancivil society. Di negara demokrasi pada sistem yudiciary atau sistem hukum berpihak pada negara atau pemerintah kan tidak jelas misalnya hakim agung masih dipilih oleh parlemen, parlemen dipilih oleh rakyat. Tapi parlemen yang membuat undang-undang dan lain sebagainya, dia memerintah rakyat dengan membuat aturan-aturan dan rakyat harus tunduk dan ikut pada aturan itu..Jadi itu yang pertama bahwa dalam realitas pada negara demokrasi state dan civil society agak bercampur meskipun tetap dapat dibedakan. Lalu sistem state dan civil society dalam negara modern, model yang ada sekarang tentu bisa berbeda.

Yang paling menarik adalah kalau yang disebut demokrasi langsung atau negara demokrasi langsung, akan tetapi itu hanya bisa jika kecil. Maksudnya kalau ada pemilu bukan parlemen yang berbicara akan tetapi rakyat, referendum misalnya itu salah satu bentuk demokrasi langsung. Tapi demokrasi di semua negara besar dan semua negara modern tidak langsung yaitu melalui parlemen padahal parlemen sudah bagian dari state, mereka digaji oleh state melalui pajak dari rakyat juga. Jadi itu demokrasi langsung sudah tidak ada, demokrasi tidak langsung itu rakyat diwakili oleh parpol, meskipun bisa saja ada calon independen tapi biasanya terorganisir melalui parpol. Calon independen karena tidak punya dana, biasanya posisinya tidak begitu kuat, kecuali pada kasus tertentu partai sudah tidak di percaya dan tiba-tiba ada calon independen maju yang didukung oleh rakyat banyak dengan suara kuat sekali.

Di Indonesia juga begitu melalui parpol, kalau di Australia parpol benar-benar di kontrol oleh masyarakat, ada pemilihan yang rutin jadi ketua parpol ngomong salah dia bisa diturunkan oleh massa. Di Indonesia parpol itu berkelompok bukan berdasarkan demokrasi, tapi lebih banyak yang disebut Umar Khayam dari kandang-kandang budaya Parpol tersebut. Misalnya, jawa, abangan, Islam tapi bukan santri. Kalau Islam pedesaan pasti ke NU, santri perkotaan muhammadiyah, itu kayaknya berkelompok saja atau aliran-aliran menurut Clifford Geerth masih kuat meskipun semakin mencair perlahan-lahan, mulai ada yang menyeberang tapi masih relatif kecil. Kalau NU pasti ke PKB begitu, muhammadiyah ya ke PAN begitu. Akibatnya demokrasi, hubungan civil society lebih banyak dipengaruhi oleh pengelompokan itu. Civil society bukan kumpulan individu akan tetapi kumpulan kelompok-kelompok budaya dan itu seringkali belum tentu representasi rakyat secara individual kadang-kadang dia tidak tahu, misalnya seorang petani dirugikan oleh politik Muhammadiyah melalui Bank karena mereka butuh bunga tapi karena dia memang bapaknya Muhammadiyah dia juga akan memilih Muhammadiyah meskipun merugikan dia. Ya begitulah.

Melihat seperti itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dalam rangka mewujudkan good governance?

Itu lebih banyak bisa dilakukan di perkotaan, dinamika itu juga ada karena masyarakat sipilnya terdidik, kritis meskipun kecil namun pengaruhnya cukup besar terutama yang diterapkan oleh media massa. Sekarang saya kira lebih banyak barangkali pemerintah disamping mendengarkan parlemen yang bisa menjatuhkan dia juga mendengarkan media massa karena media massa bisa mempengaruhi juga. Jadi saya kira civil society bisa mempengaruhi pemerintah untuk mewujudkan good governancekalau dinamikanya dilihat di perkotaan. Tapi sebenarnya dipedesaanpun juga bisa dilakukan, namun tadi hal itu bukan berdasarkan kesadaran individu akan tetapi kesadaran kolektif. Tetapi dikota barangkali lebih banyak pemikiran-pemikiran individual. Jadi masyarakat terdidik, masyarakat kelas menegah keatas itu peranya lebih besar.

Bapak melihat gerakan masyarakat sipil dalam mengorganisasi diri yang mungkin posisinya berhadapan dengan negara dalam rangka mewujudkan good governance seperti apa?

Saat ini pengorganisasian banyak dilakukan oleh LSM. Namun LSM adalah suaranya sangat tipikal dan hanya opini, devinisinya sendiri LSM bukanlah ormas. Dia adalah organisasi yang lebih task oriented, jadi LSM itu lebih merupakan orang-orang pekerja yang memecahkan satu masalah dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tapi tidak mengumpulkan anggota, kekuatanya bukan pada anggota akan tetapi pada proyek dan kepandaianya memainkan mas media barangkali sebagai kelompok penekan. LSM adalah bentuk penekanan baru yang kekuatanya ada padapublic opinion tapi bukan pada seperti partai yang bisa merubah undang-undang. Jadi hanya melalui public opinion.

Saya kira kalau LSM kurang bisa menjual idenya, bagaimanapun dia tidak bisa merubah sehingga harus mendekati partai kalau begitu. Saya dulu pernah ngomong sama Budiman Sujatmiko yang membuat PRD dengan separuh LSM separuh partai. Dia suaranya lantang menekan akan tetapi tak ada efeknya di parlemen, ya tetap jalan saja begitu. Lalu saya bilang kalau mau merubah secara efektif ya harus masuk partai, LSM bisa melalui public opinion tapi itu tak akan efektif. Dia di PRD tidak bisa berkembang karena kandang budayanya tidak ada. Akhirnya dia masuk di PDI kan sekarang. Namun juga susahnya ketika dia masuk partai dia juga masuk dalam sebuah sistem birokrasi yang sangat kuat dan tidak bisa muncul begitu saja untuk berbicara lantang, kecuali dia ketua partai. Jadi kalau mau berperan ya partai politik yang harus dikembangkan.

Jadi bapak melihat gerakan masyarakat sipil dari bawah ini belum mampu untuk merebut ruang-ruang untuk partisipasi mereka?

Kelihatanya tidak bisa kecuali kalau dia bisa membuat kepentingan partai terkait. Jadi melibatkan partai-partai yang mendukung dia, sehingga partai kalau tidak mendukung ada ongkosnya begitu, tinggal bagaimana isu itu dimainkan oleh kelompok masyarakat tersebut.                       

Kalau dalam rangka partisipasi publik bagaimana, sekarangkan sudah dibuka regulasi untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi. Bapak melihatnya bagaimana?

Sekarang lebih demokratis ada partisipasi langsung tapi efektifitas sangat terbatas. Tapi ini adalah suatu proses ya menurut saya saat ini lebih baik dari pada dulu itu yang penting, dan itu harus diperjuangkan terus melalui aturan main yang ada, dan disana yang lebih berperan adalah parpol dan ormas, sementara LSM hanya bisa melemparkan isu. Misalnya Muhtar Pakpahan dari organisasi buruh, kalau dia menarik menggunakan organisasi buruh itu akan lebih kuat akan tetapi kalau dia sendiri main sebagai organisasi LSM dia tak akan banyak peranya.

Sebenar apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil untuk merebut dan mengisi ruang-ruang yang ada?

Kalau dalam kondisi sekarang jangka panjang adalah membuat parpol atau masuk ke parpol untuk menguasai parpol-parpol. Jangka pendeknya adalah memainkan mass media. Karena media massa saat ini masih didengar pemerintah, meskipun sebenarnya yang mendukung sedikit. Saya waktu demo golput, partai-partaikan tidak mau golput lalu saya bertindak sebagai kelompok kecil saja, namun untuk efektif yang saya lakukan adalah setiap kali melakukan gerakan saya selalu mengundang wartawan kemudian demo itu dibuat sedemikian rupa yang memiliki nilai berita sehingga itu akan bisa mempengaruhi publik dan dampaknya nasional.

Kalau didaerah bagaimana pak? Untuk bermain pada ruang publik politik sehingga masyarakat mampu bersama berpartisipasi dalam kebijakan yang dibuat.

Saat ini saya kira daerah tidak masuk dalam politik nasional. Mestinya masyarakat sipil di daerah harus mampu memanfaatkan peluang melalui media massa dan jaringan untuk bersama mendesak dan merebut terhadap ruang partisipasi publik politik di daerah untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan. Jadi menurut saya perlu adanya media daerah juga yang akan terus mendorong kearah itu, mewujudkan demokrasi di daerah meskipun media itu kecil tapi oleh pemerintah daerah itu didengarkan. Misalnya di Salatiga ada Koran Suara Merdeka, karena lingkupnya terlalu kecil maka kemudian mengambil skup Jawa Tengah kemudian di Salatiga muncul koran-koran kecil dan selebaran yang disebarkan gratis ternyata didengarkan juga karena banyak orang baca dan tahu kemudian apa yang diangkat dalam pemberitaan itu. Jadi saya kira media itu penting untuk instrumen penekan sebagaipublic opinion.

Sebenarnya kendala apa yang dialami masyarakat sipil dalam posisi berhadapan dengan pemerintah untuk mengisi ruang partisipasi?

Kalau sekarang saya kira lebih terbuka dari pada saat masa Suharto, pada masa itu orang yang melakukan kritik dan menekan pemerintah akan di kucilkan bahkan ditangkap. Sekarang bebas, yang menjadi masalah sekarang adalah kepandaian mengorganisir, kepandaian membuat isu yang dulunya tidak dikenal untuk menjadi opini publik yang meluas. Jadi komunikasi politik sebenarnya baik kepada partai maupun pada media massa. Jadi itu civil society yang harus lakukan didaerah dan perlunya tadi ada media daerah juga, partai politik di daerah harus didekati dibina sedemikian rupa sehingga mereka mampu bersuara begitu. Karena pemerintah daerahnya akan mendengar kalau ada tekanan dari DPRD.

Kedepan seperti apa pak, apa yang harus dilakukan?

Saya melihat meskipun saat ini belum memuaskan akan tetapi lebih baik dari dulu, saya optimis, memang demokrasi itu tidak langsung efektif ya apalagi dari pemerintah yang otoriter. Menjadi demokratis bnayak sekali muncul interest group ngomongnya macam-macam dan rakyat kadang jadi bingung, tapi lama-lama akan ramping tubuhnya, semakin jelas mana yang hanya ngomong saja mana yang benar-benar memperjuangkan rakyat. Saya kira itu pasti akan terjadi, di Amerika juga begitu dulu kacau sekali sekarang baik begitu juga di Australia hal itu karena pengalaman belajar tadi. Saat ini belum memuaskan akan tetapi menjurus pada arah yang positif. Jangan diharapkan bahwa demokrasi akan langsung membela kepentingan sipil, demokrasi hanya memungkinkan orang berbicara dan masih dalam suatu proses perjuangan yang kompleks dan lama untuk membuat orang yang tertindas itu bisa efektif bersuara dan didengarkan. Demokrasi bukanlah obat yang langsung efektif begitu tapi harus juga ditambah obat lain agar lebih efektif. Didaerah saat ini harus ada tokoh yang berpengaruh untuk mempersatukan kelompok masyarakat sipil yang ada kemudian berkoordinasi dan merumuskan isu bersama yang disepakati untuk lebih efektif memperjuangkan sesuatu di daerah.

Di Jakarta pun juga seperti itu dulunya. Kecenderunganya pemerintah itu kan untuk terus berkuasa, kalau berkuasa itu tidak usah melibatkan masyarakat sipil dia tidak usah melibatkan. Tapicivil society harus menjadi faktor yang penting dalam mendukung kekuasaanya. Jadi memang efektif sekali jika terjadi sebuah koordinasi masyarakat sipil di daerah untuk menekan kekuasaan agar masyarakat lebih terlibat dalam proses pemerintahan melalui kebijakan yang dibuat. Meskipun kadang motivasinya berbeda, misalnya partai terlibat dalam kebersamaan itu lebih pada kepentingan politis itu biarkan saja yang penting adalah sasarannya.

 

Facebook FanBox

LKTS Map

Random Videos

Thank you very much for your support and cooperation.

Kontak Kami :

Jl. Prof. dr. Soeharso No. 31 Karanggeneng

Boyolali 57316 Jawa Tengah - Indonesia

Phone/Fax : +62-0276-327947

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web : www.lkts.org 

Find Us :

joomla social share plugin